Hari HAM Sedunia Tahun 2021, Momentum Perkuat Kesetaraan

Jakarta – Pandemi Covid-19 yang melanda dunia banyak menciptakan kesenjangan.
Momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia tahun 2021, diharapkan akan
dapat membangun kembali, sekaligus lebih memperkuat solidaritas sosial masyarakat dan
solidaritas global dalam kesetaraan.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengatakan tema Hari HAM yang
mengusung tema kesederajatan, kesetaraan, atau persamaan hak yang dipilih oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini merefleksikan kondisi dunia yang tengah
terdampak pandemi.
Kendati masih berjibaku menghadapi pandemi Covid-19, Yasonna menegaskan pemerintah
melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tetap berkomitmen melaksanakan
berbagai program pemajuan HAM.
“Dukungan terhadap pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan HAM yang dilakukan oleh
institusi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, tetap menjadi prioritas program pemajuan
HAM,” ujar Yasonna saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari HAM Sedunia di Graha
Pengayoman Kemenkumham.
Hari HAM yang diperingati di seluruh dunia setiap 10 Desember, kata Laoly, terutama untuk merayakan titik awal kesadaran umat manusia tentang pentingnya pengakuan terhadap hak-
hak dasar manusia dimanapun berada.

“Pengakuan yang dirumuskan dalam Deklarasi Universal HAM dengan satu kalimat kunci, yaitu
‘semua manusia setara dalam hak dan martabat’, mampu membuka semua batas dan belenggu
yang menjadi beban bangsa-bangsa dan umat manusia di berbagai kawasan dunia,” kata
Yasonna, Jumat (10/12/2021).Yasonna, yang didampingi Wamen Eddy Hiariej dan Sekjen Andap Budhi Revianto
menegaskan bahwa kesetaraan dan kesederajatan telah mengangkat konsep HAM sebagai
kesempatan untuk menetapkan standar perilaku baru, penghormatan bagi semua manusia, dan
harapan baru untuk merebut maupun memperluas kemerdekaan politik, kemerdekaan
ekonomi, dan kemerdekaan sosial budaya.
Selain itu, melalui kesetaraan dan kesederajatan juga dapat menghapus diskriminasi atas dasar
ras, etnis, agama, asal usul sosial, juga memastikan setiap anggota masyarakat sebagai subjek
diberikan hak yang setara.
Sebelumnya, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, mengatakan pemerintah melalui
Kemenkumham tetap konsisten mendorong pelaksanaan program pemajuan HAM.

“Terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan yang sebaik-
baiknya kepada masyarakat dengan mengedepankan standar dan norma HAM,”ujar Mualimin.

Selain itu program pemajuan HAM, menurut Mualimin, juga mendapat respon positif tidak
hanya di instansi pusat namun juga pemerintah daerah. Untuk meningkatkan capaian dalam
pemajuan HAM, pemerintah kemudian melanjutkan kembali untuk kali kelima Rencana Aksi
Nasional HAM (RANHAM) melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021.
“Pada RANHAM generasi ke-5 ini, pemerintah berfokus pada empat kelompok sasaran yaitu
perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat,” tutupnya.