PERINGATAN HARI HAM SEDUNIA KE-73 EQUALITY – REDUCING INEQUALITIES ADVANCING HUMAN RIGHTS

JAKARTA - Pemilihan tema “EQUALITY – Reducing Inequalities Advancing Human Rights”
pada hari HAM se-dunia ke-73 dinilai memiliki makna yang mendalam. Demikian diutarakan
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dalam sambutannya pada peringatan hari HAM
ke-73 yang digelar di Graha Pengayoman, Jumat (10/12).
Tema hari HAM yang dipilih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini merefleksikan
kondisi seluruh Kawasan di dunia yang tengah terdampak pandemi covid-19. Kesenjangan,
kata Yasonna, merupakan imbas nyata yang dirasakan oleh masyarakat di dunia, tidak
terkecuali di tanah air.
“Oleh karena itu, peringatan Hari HAM Sedunia tahun 2021, yang mengusung tema
kesederajatan, atau kesetaraan, atau persamaan hak, diharapkan akan menjadi momentum,
guna membangun kembali dan sekaligus lebih memperkuat solidaritas sosial masyarakat, dan
solidaritas global,” tutur Yasonna.
Kendati berjibaku menghadapi pandemi covid-19, Yasonna menegaskan pemerintah melalui
Kementerian Hukum dan HAM tetap berkomitmen melaksanakan berbagai program pemajuan
HAM. “Dukungan terhadap pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan HAM yang dilakukan
oleh institusi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, tetap menjadi prioritas program
pemajuan HAM,” ujarnya.
Ada pun program-program pemajuan HAM yang disebut Yasonna pada acara peringatan hari
HAM ini di antaranya pelayanan Publik Berbasis HAM, penanganan pengaduan pelanggaran
HAM, pelaksanaan aksi Rencana Nasional hak Asasi Manusia (RANHAM), sampai dengan
pelaksanaan kewajiban-kewajiban internasional di bidang HAM.
Pada peringatan hari HAM se-dunia tahun ini, 508 Unit Pelayanan Teknis KemenkumHAM
mendapat penghargaan atas capaian dalam pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM).
Yasonna penghargaan yang diraih dapat memacu jajarannya dalam memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.Selain, UPT di KemenkumHAM, Yasonna juga menyerahkan penghargaan P2HAM bagi tiga pemerintah daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Ketiga pemerintah daerah tersebut diproyeksikan akan menjadi role model dalam pengembangan P2HAM di daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, menyatakan program pemajuan HAM
mendapat respon positif tidak hanya di instansi pusat namun juga pemerintah daerah. Untuk
meningkatkan capaian dalam pemajuan HAM, pemerintah kemudian melanjutkan kembali untuk
kali kelima RANHAM melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021.
“Pada RANHAM generasi ke-5 ini, pemerintah berfokus pada empat kelompok sasaran yaitu
perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat,” tutur Mualimin.
Terkini, KemenkumHAM bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga juga tengah
mengembangkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Stranas BHAM yang
tengah pada tahap finalisasi ini nantinya akan berfokus pada tiga aspek yaitu
pengarusutamaan, penyelarasan dan pembentukan regulasi, serta pemulihan bagi masyarakat
terdampak.
“Dalam upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM, kami juga telah membangun aplikasi
PRISMA untuk memfasilitasi dunia usaha dalam melakukan assesmen mandiri terhadap
operasi bisnisnya guna meminimalisir dampak bisnis terhadap HAM,” ujar Mualimin
Acara yang digelar pada jumat siang ini juga disaksikan oleh seluruh kantor wilayah dan unit
pelayanan teknis KemenkumHAM se tanah air. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di
antaranya, Menkopolhukam, Menteri PPPA, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial turut
serta memberikan testimoni pada peringatan hari HAM sedunia tahun 2021.