Rutan Kelas IIB Masamba

Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Sulawesi Selatan Sirajuddin, Pimpin Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut   Kepala Rutan Kelas IIB Masamba di Lapangan Rutan Masamba (27/12). Acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut   Kepala Rutan Kelas IIB Masamba dari Iskandar Djamil,A.Md.IP,S.H. kepada Agung Hartono,A.Md.IP,S.H. dihadiri oleh Wakil Bupati Luwu Utara beserta unsur Forkopimda kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor SEK-41.KP.03.03 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Bapak Iskandar Djamil Karutan Lama dimutasi jadi Karutan Sidenreng Rappang. Sedangkan Agung Hartono sebelumnya sebagai Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib pada Lapas Kelas IIA Karawang. Kadiv Administrasi Kemenkumham Sulawesi Selatan menyampaikan ucapan selamat kepada Karutan yang lama dan selamat datang Karutan baru “ Selamat atas jabat...

JAKARTA - Pemilihan tema “EQUALITY – Reducing Inequalities Advancing Human Rights” pada hari HAM se-dunia ke-73 dinilai memiliki makna yang mendalam. Demikian diutarakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dalam sambutannya pada peringatan hari HAM ke-73 yang digelar di Graha Pengayoman, Jumat (10/12). Tema hari HAM yang dipilih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini merefleksikan kondisi seluruh Kawasan di dunia yang tengah terdampak pandemi covid-19. Kesenjangan, kata Yasonna, merupakan imbas nyata yang dirasakan oleh masyarakat di dunia, tidak terkecuali di tanah air. “Oleh karena itu, peringatan Hari HAM Sedunia tahun 2021, yang mengusung tema kesederajatan, atau kesetaraan, atau persamaan hak, diharapkan akan menjadi momentum, guna membangun kembali dan sekaligus lebih memperkuat solidaritas sosial masyarakat, dan solidaritas global,” tutur Yasonna. Kendati berjibaku menghadapi pandemi covid-19, Yasonna menegaskan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tetap be...

Jakarta – Pandemi Covid-19 yang melanda dunia banyak menciptakan kesenjangan. Momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia tahun 2021, diharapkan akan dapat membangun kembali, sekaligus lebih memperkuat solidaritas sosial masyarakat dan solidaritas global dalam kesetaraan. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengatakan tema Hari HAM yang mengusung tema kesederajatan, kesetaraan, atau persamaan hak yang dipilih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini merefleksikan kondisi dunia yang tengah terdampak pandemi. Kendati masih berjibaku menghadapi pandemi Covid-19, Yasonna menegaskan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tetap berkomitmen melaksanakan berbagai program pemajuan HAM. “Dukungan terhadap pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan HAM yang dilakukan oleh institusi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, tetap menjadi prioritas program pemajuan HAM,” ujar Yasonna saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari HAM Sedunia di Gr...

Pada peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2021 yang dipusatkan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI, Rutan Masamba menerima penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Pada puncak peringatan Hari HAM sedunia ini dihadiri Oleh Menteri Hukum dan HAM, Para pejabat Kementerian Hukum dan HAM   dan serta seluruh Kantor Wilayah dan Satuan Kerja baik secara langsung maupun virtual di UPT masing-masing dengan mengsung tema " Equality: Reducing Inequalities, Advancing Human Rights" atau "Kesetaraan: Mengurangi Ketidaksetaraan, Memajukan HAM ". (10/12/2021). Dalam setiap memberikan pelayanan kepada masyarakat, Rutan Masamba menerapkan pelayanan berbasis HAM sehingga pada peringatan Hari HAM Sedunia mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai salah satu satuan kerja yang dalam melaksanakan pelayanan public berbasis HAM. Kepala Rutan Masamba sangat bersyukur atas penghargaan yang diraih pada Peringatan Hari HAM Sedunia ini “Penghargaan yang did...

Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto senin sore  ( 6/12) melantik 10 kalapas dan Karutan  yang Baru  di aula kanwil setempat. Mereka yang dilantik adalah Dyah Wandasari sebagai  kalapas Perempuan  Sungguminasa ,sebelumnya Kalapas perempuan Palangkaraya,   Saripuddin Nakku sebagai Kalapas Kelas IIA Watampone yang sebelumnya Kalapas Bulukumba. Ada juga Mut zaini sebagai Kalapas Bulukumba  sebelumnya  Kalapas Singaraja Bali , Zainuddin S sebagai Kalapas Kelas IIA Parepare sebelumnya  Kabapas Kelas I Manokwari, Andi Mohammad  Sarif  sebagai Kalapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa sebelumnya Kalapas Kelas IIA Abepura. Sedangkan Jhonny Hermawan sebagai Kalapas Kelas IIA Palopo sebelumnya  Kalapas IIB Sekayu, moch. Muhidin sebagai Karutan Kelas I Makassar yang sebelumnya  Ka LPKA Kelas II Banda Aceh,  Rasbil sebagai Kalapas Kelas IIB Takalar sebelumnya menjabat Karutan Kelas IIB Majene. Sel...

Makassar.  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Senin (6/12) mengapresiasi  vaksinasi Covid-19 bagi tahanan dan Narapidana di  Rutan Kelas I Makassar mencapai 99,17 %. Plh. Karutan Makassar Darmansyah mengatakan dari data pertanggal 5 Desember 2021, jumlah warga binaan Rutan Makassar sebesar 1678 orang, yang sudah divaksin dosis pertama 5 orang dan dosis lengkap sebanyak 1659 orang. Sedangkan 14 orang belum divaksin sama sekali karena alasan kesehatan. "Vaksinasi terakhir kali dilaksanakan pada sabtu tanggal 30 Oktober lalu bekerjasama dengan Kantor kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Poltekkes Makassar," Kata Darman. Kakanwil Harun mengatakan dari data per 5 Desember, ada 10.662 Wargabinaan, yang menghuni 24 lapas dan Rutan Di Sulsel. Sebanyak 9.828 Orang sudah divaksin dosis lengkap (Pertama dan Kedua). Sementara sebanyak 622 Wargabinaan masih vaksin pertama. Sedangkan yang belum divaksin sama sekali sebanyak 212 WBP. Kebanyakan mereka yang belum ...

Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel, Mohammad Yani selaku Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Sulawesi Selatan lakukan kunjungan ke Majelis Pengurus Daerah Notaris (MPDN) dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) Parepare dalam rangka tindak lanjut pemeriksaan protokol notaris pada Tahun 2021. Mohammad Yani dan Tim ditemui oleh Ketua MPDN Parepare, Muh. Husni Syam di Kantor Notarisnya, Rabu (01/12). Juga dihadiri oleh Sri Rahmawati (Ketua Pengda INI Parepare), Andi Arham (Sekretaris), dan Anggota lainnya. "Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan notaris agar pelaksanaan jabatannya berkualitas," Kata Yani. Menurut Kabid Yani, meski tengah pandemi  covid-19,  pelayanan notaeis dipastikan tetap berjalan baik dan berbasis aplikasi sehingga semua layanan dapat didapatkan secara online. Sementara itu, Ketua Pengda INI, Sri Rahmawati mengatakan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas notaris khususnya di wilayah Par...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan lakukan koordinasi dengan Majelis Pengurus Daerah Notaris Bone (MPDN Bone) dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bone pada Kamis hingga Jumat (3/12). Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Meydi Zulqadri selaku ketua tim mengatakan bahwa koordinasi ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan pelaporan akhir tahun. "Koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab. Bone dilaksanakan untuk memastikan giat pengawasan notaris berjalan sesuai ketentuan dan evaluasi hasil pemeriksaan protokol notaris," Kata Meydi. Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bone diterima oleh Kasubbag Bantuan Hukum, Andi Dedy. Ini dalam rangka penyampaian hasil dan evaluasi pelaporan Aksi HAM serta persiapan penyampaian Data Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022. "Masing-masing Majelis Pengawas Daerah Notaris telah melakukan giat pemeriksaan protokol notaris. Untuk itu kami perlu mengevaluasi agar dapat ditindaklanjuti m...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Harun Sulianto menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat kantor gubernur Sulsel Jumat (03/12). Plt. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya mengatakan bahwa dana transfer dari pusat mengalami penurunan untuk semua daerah. Bukan hanya Sulsel, tapi semua provinsi di Indonesia. Anggaran ini difokuskan untuk kebijakan fiskal tahun 2022 dalam rangka pemulihan sosial ekonomi. Oleh karena itu, dengan penyerahan DIPA ini, maka diharapkan serapan anggaran bisa dimaksimalkan. Semakin maksimal penyerapan anggaran, maka semakin cepat pula target tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, Syaiful mengharapkan para Kepala Satuan Kerja agar segera menindaklanjuti DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022 yang telah diterima  agar kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2022 sehingga dapat dirasakan manfaatnya ...

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto, Minggu (5/12 ) mengatakan bahwa sebanyak 50 website anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Sulsel telah terintegrasi dengan JDIH Nasional yang terpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional  (BPHN), kemenkumham. JDIH Sulsel terterdiri dari 1 Biro hukum Pemprov Sulsel, 24 Bagian hukum  di Kabupaten/Kota, 24 sekretariat DPRD Kab/Kota dan 1 setwan DPRD provinsi. Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM kanwil kemenkumham Sulsel Anggoro Dasananto mengatakan, dokumen yang ada pada Website JDIHN (jdihn.go.id) adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, dan naskah akademis. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam sambutannya pada pertemuan nasional JDIH secara virtual Kamis lalu mengatakan saat ini jumlah  website Anggota JDIH yang telah terintegrasi dg  JDIHN lebih dar...

Tim penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel yakni Serli Randabunga dan Erna Melaksanakan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Pinrang, Kamis (2/12). Serli mengatakan pihaknya saat ini mendorong kelompok sadar hukum di Kabupaten Pinrang untuk terus berusaha melaksanakan tugas dan fungsi kelompok sadar hukum di Desa dan Kelurahan sesuai dengan indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Saat ini dari data yang di himpun oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang terdapat 6 Kelompok Sadar hukum di Kabupaten Pinrang yang sudah terbentuk dan memiliki landasan hukum, yaitu Kelurahan Tiroang, Desa Maritengngae, Desa Mangki, Kelurahan Bentengnge, Kelurahan Benteng dan Kelurahan Padaidi. Ditambahkan oleh Erna bahwa kelompok sadar hukum ini harus mengerti dan memenuhi kriteria verifikasi penilaian pembentukan Desa/Kelurahan sadar hukum. "Saya yakin nanti kedepan Pinrang akan memiliki kelompok sadar hukum yang dapat dijadikan contoh di kabupaten lain di Sulawesi Selatan,...

Kakanwil Kemenkumham Sulsel selasa (30/11) menerima kunjungan kerja dua orang Analis Keimigrasian Ahli Utama (Akama) yakni Ari Budianto yg juga merupakan Tim Asistensi Dirjen Imigrasi untuk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Wilayah KJRI Jeddah dan Ramli HS, Tim Asistensi untuk Wilayah Maluku, Maluku Utara dan Wilayah Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei-Taiwan). Pertemuan dilaksanakan di Kantor Imigrasi Makasar yang sekaligus memberikan arahan kepada divisi keimigrasian beserta seluruh jajaran keimigrasian Sulawesi Selatan yang terdiri dari Kantor Imigrasi Makassar, Parepare dan Palopo serta Rumah Detensi Imigrasi Makassar. Arahan tersebut terkait dengan telah terbitnya SK Dirjen Imigrasi tentang Pembentukan Tim Asistensi Dirjen Imigrasi yang fungsinya antara lain untuk membantu pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Divisi Keimigrasian. Kakanwil Harun dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini ada sebanyak 1.569 orang pengungsi dan pe...

Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto memantau pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Kemenkumham T.A. 2021 formasi non SLTA di Kantor Regional IV Makassar. Rabu, (1/12) Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Harun menemui Kepala Kanreg BKN IV Makassar Agus Sutiadi. Kakanwil Harun  menyampaikan terimaksih atas kerjasama dan sinergi yang telah terbangun sehingga pelaksanaan Tes CPNS dan Calon Taruna Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan  Kemenkumham T.A. 2021 berlangsung lancar dan tertib. Pertemuan tersebut juga mengevaluasi pelaksanaan tes yang telah dilaksakan guna peningkatan kualitas pelaksanaan penerimaan CPNS maupun Catar di masa akan datang. Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin  Mengatakan, peserta tes seleksi SKB non SLTA Wilayah Sulsel yang terdaftar sebanyak 58 Orang, dan semuanya hadir lengkap. Jumlah tersebut  merupakan hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) yang diikuti 1.793 peserta non SLTA yang tel...